Laporan Prakerin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

             Semakin cepatnya perkembangan teknologi dan tingginya tingkat persaingan dalam dunia usaha, merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak, terutama dalam dunia industri yang tidak bisa lepas dari teknologi elektronika dan informasi. Perubahan serta perkembangan yang sudah dicapai seperti otomatisasi dan komputerisasi telah sedemikian cepatnya dan menuntut kalangan industri serta para praktisi yang berkecimpung didalamnya untuk lebih siap menghadapi kemajuan yang ada.

                  

            Sementara itu di satu sisi masih terdapat kesenjangan antara dunia pendidikan kita, khususnya dari kalangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dengan dunia kerja yang sebenarnya. Kenyataan yang kita temui saat ini adalah para siswa lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) hanya sebagai sumber daya yang siap latih, bukan siap pakai. Penyebab utamanya adalah ketertinggalan  terhadap perkembangan teknologi dan informasi yang ada di dunia luar.

                  

           Untuk itu, sebagai salah satu upaya yang ditempuh oleh Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mengantisipasi permasalahan di atas adalah dengan mewajibkan setiap siswanya untuk mengikuti Program Praktek Kerja Industri (Prakerin) di suatu lembaga, instansi atau perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, yang sesuai dengan disiplin ilmu yang ditekuninya. Dengan Praktek Kerja Industri pada perusahaan-perusahaan atau instansi tertentu diharapkan siswa dapat memiliki gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi nyata di dunia kerja, sekaligus dapat menambah pengalaman serta membuka cakrawala pandang yang lebih luas yang mungkin tidak didapatkan di bangku sekolah.

1.2  Maksud dan Tujuan

 Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Praktek Kerja Industri ini antara lain adalah sebagai berikut :

      1. Pentingnya pemahaman dan pengalaman dalam dunia nyata tentang penerapan disiplin ilmu yang telah dipelajari di bangku sekolah.

2. Pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) merupakan salah satu persyaratan kelulusan Siswa SMK.

3. Pentingnya bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat, Praktek Kerja Industri merupakan salah satu cara belajar bersosialisasi dalam lingkungan yang lebih heterogen.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

1.     Untuk memperoleh gambaran nyata tentang penerapan atau implementasi dari ilmu atau teori yang selama ini diperoleh melalui bangku sekolah dan membandingkannya dengan kondisi nyata yang ada di lapangan.

2. Untuk memperoleh tambahan pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka cakrawala berpikir yang lebih luas mengenai disiplin ilmu yang ditekuni selama ini.

3. Siswa dapat mengetahui produktivitas Perusahaan atau Instansi .

4.  Siswa dapat mengetahui dan memahami sistem kerja Perusahaan atau Instansi dan terjun atau turut serta dalam proses.

1.3  Manfaat Prakerin

          Manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan Prakter Kerja Industri (Prakerin) yang penulis lakukan pada kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan adalah memberikan gambaran yang jelas tentang dunia kerja selama ini tak pernah dijalani secara nyata dan bertanggung jawab dalam beraktifitas dan dalam bekerja.

          Selain gambaran dunia kerja dan tanggung jawab, interaksi antar satu sama lain sangat diperlukan untuk menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, interaksi dengan orang lain sangat diperlukan dalam bekerja dan dapat diaplikasikan setelah berada dalam dunia kerja yang sebenarnya.

         

BAB II

DESKRIPSI LOKASI KEGIATAN PRAKERIN

     2.1      Tempat dan Waktu Pelaksanaan

     2.1.1      Tempat

                  Di Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 90 Makassar

     2.1.2      Waktu

                  Lamanya pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) adalah 3 bulan terhitung dari tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan 09 April 2012 dengan waktu  kerja lima hari, yaitu :

              Hari   : Senin,Selasa,Rabu,Kamis, dan Jumat

              Pukul : 08.00 sampai 15.00

     2.2      Sejarah Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan

2.2.1      Sejarah Singkat Departemen Pekerjaan Umum (PU) di Indonesia

              Departemen Pekerjaan Umum, biasa disebut Departemen PU, sempat bernama “Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah” (1999-2000) dan “Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah” (2000-2004), adalah departemen dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Departemen PU dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum yang sejak tanggal 21 Oktober 2004 dijabat oleh Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE..

Sejarah

Era Hindia Belanda

              Istilah “Pekerjaan Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken yang pada zaman Hindia Belanda disebut Waterstaat swerken. Di lingkungan Pusat Pemerintahan dibina oleh Dep.Van Verkeer & Waterstaat (Dep.V&W), yang sebelumnya terdiri dari 2 Dept.Van Guovernements Bedri jven dan Dept.Van Burgewrlijke Openbare Werken. Dep. V dan W dikepalai oleh seorang Direktur, yang membawahi beberapa Afdelingen dan Diensten sesuai dengan tugas/wewenang Depertemen ini.

           Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat,dengan onder afdelingen. : Lands gebouwen, Wegen, Irrigatie & Assainering, Water Kracht, Constructie burreau (untuk jembatan). Disamping yang tersebut di atas, yang meliputi bidang PU (Openbare Werken) juga afd. Havenwezen (Pelabuhan),afd. Electriciteitswezen (Kelistrikan)dan afd. Luchtvaart (Penerbangan Sipil).

Organisasi P.U (Open-bare werken) di daerah-daerah adalah sebagai berikut :

           Di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan Waterstaat/openbare werken diserahkan pada Pemerintahan Propinsi yang disebut rovinciale Waterstaatdienst” dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdients (H.P.W)
Di wilayah Gouv Yogyakarta dan Gouv Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/Waterstaat dijalankan oleh “Sultanas Werken” (yogya) “Rijkswerken” (Surakarta), Mangkunegaranwerken”. Disamping itu di wilayah Vorstenlander terdapat 3 organisasi “Waterschap”, “s” Lands gebouwendienst”, Regentschap Werken” dan “Gremeente werken”.
Untuk daerah luar jawa Gouv.Sumatera, Borneo (Kalimantan) dan Grote Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi “Gewestelijke Inspectie v/d Waterstaat” dikepalai oleh seorang Inspektur. Di wilayah residentie terdapat “Residentie Water Staatsdienst” yang dahulu dikenal dengan nama “Dienst der B.O.W”. dan kepala dinas ini biasa disebut “E.A.Q” (Eerst Aanwzend Waterstaatsambtenar).
Ketentuan yang dikeluarkan pada jaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam “A.W.R”. 1936 B.W.R 1934 dan “W.V.O/W.V.V.”.

Era Jepang

              Setelah Belanda menyerahkan dalam perang pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatera dan Indonesia Timur dan tidak ada Pusat Pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ke 3 wilayah pemerintahan tersebut.

           Dibidang Pekerjaan Umum pada tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut diatas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari fihak jepang,kantor pusat “V & W”. di Bandung, dinamakan “Kotubu Bunsitsu”, sejak saat itu istilah “Pekerjaan Oemoem” (P.O), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O), “Pekerjaan Umum” (PU), disampinmg “Doboku” lazim dipergunakan.

           Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah Pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di Karesidenan-Karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama jaman Ned. Indie, disamping menurut sistem Jepang.

Indonesia

              Setelah Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan pada tanggal 17-8-1945, maka semenjak itu Pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan Pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun Pemerintahan Daerah-daerah.

           Sesudah Pemerintahan Indonesia membentuk Kabinet yang pertama, maka pada Menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan Umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung, dengan mengambil tempat bekas gedung V.&W. (dikenal dengan nama “Gedung Sate”).

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain “Gedung Sate” yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa “3 Desember 1945″).

      Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta.

      Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perobahan pimpinan dan organisasi,sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:

      Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.
Khusus pada masa Republik India Serikat Kementerian Perhubungan dan POU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari dep.PU. RIS.
Kementerian Perhubungan PU.RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen prae federal yaitu:

-            Departemen Verkeer, Energie dan Mynbouw dulu (kecuali Mynbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran).

-            Departemen Van Waterstaat di Wederopbouw

-            Departemen Van Scheepvaart

      Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut: Dalam masa prolog G 30 S. PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet DwiKora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. dibawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain:

-            Departemen Listrik dan Ketenagaan

-            Departemen Bina Marga

-            Departemen Cipta Karya Konstruksi

-            Departemen Pengairan Dasar

-            Departemen Jalan Raya Sumatera

      Setelah peristiwa G.30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan dirobah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu azas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.

Gedung sate,bandung

     2.2.2      Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Prasarana Wilayah (PU. Bina Marga Secara Umum)

        Peristiwa ini terjadi  pada  tanggal 3 Desember 1945 di Kota Bandung  pada waktu memuncaknya  perjuangan fisik  Bangsa Indonesia  melawan tentara  sekutu  untuk mempertahankan  kemerdekaan yang telah  di proklamasikan  pada tanggal 17  Agustus  1945. Dalam  pertempuran yang dahsyat  yang terjadi pada hari  tanggal tersebut  diatas,  telah gugur 7  orang pemuda  Pegawai PU, untuk mempertahankan  gedung  “ V  &  W “ ( terkenal  dengan nama  Gedung Sate )  yang terletak di jalan  Diponegoro  No. 22 Bandung. gedung ini dipertahankan mati-matian  sampai titik darah  yang  penghabisan  oleh para pemuda / Pegawai Departemen PU. karena mereka sadar bahwa  gedung tersebut  pada waktu itu  dipergunakan sebagai Kantor Pusat  Departemen  PU. Republik Indonesia.

      Gedung Sate diambil alih oleh gerakan D.P.U dari Jepang dan kewajiban mereka selanjutnya, mempertahankan dan memelihara segala apa yang telah diambil alih itu, jangan sampai direbut kembali oleh musuh.

      Guna dapat  menyusun pertahanan  yang kompak, maka gerakan pemuda ini  lalu membentuk suatu seksi  pertahanan yang dipersenjatai  dengan geranat, beberapa pucuk bedil  dan senjata api  lainnya  yang dapat mereka rebut  dari tentara Jepang. Para permulaan kegiatannya, gerakan-gerakan pemuda hanya menghadapi  satu kekuatan  lawan bersenjata, yaitu  tentara Jepang. Tetapi  menjelang akhir bulan September  1945, disana-sini  di tanah air kita  mulailah mengalir tentara  pendudukan Sekutu  yang katanya  ditugaskan  untuk menjaga  keamanan  dan menyelesaikan  tawanan  perang,  akibat  bertekuk  lututnya Jepang  kepada Sekutu.

      Pada tanggal 24 Nopember  1945  di bagian utara kota Bandung,  meletus suatu pertempuran  yang hebat. Penduduk-penduduk  sekitarnya banyak  yang telah  mengungsi  ke bagian kota lain  yang keadaannya masih aman. Pada waktu itu Gedung  Sate dipertahankan oleh gerakan pemuda  PU yang  diperkuat  oleh satu pasukan  badan perjuangan  yang terdiri ± 40 orang, dengan persenjataan yang  agak lengkap. tetapi  bantuan yang diberikan  itu tidak lama, karena pada tanggal               20 Nopember  1945 pasukan tersebut lalu ditarik  dari markas pertahanan  Departemen  Perhubungan  dan  PU.   

      Semula  belum diketahui  dengan pasti, dimana jenazah-jenazah  dari  7  orang pemuda  itu dikebumikan. Barulah pada bulan Agustus 1952 oleh beberapa bekas  kawan  seperjuangan  mereka, dicari disekitar  Gedung  Sate, dan hasilnya hanya diketemukan  4 jenazah  yang sudah berupa  kerangka, 4 kerangka ini  kemudian dipindahkan  ke Taman Pahlawan  Cilutra  Bandung.

      Sebagai  penghargaan atas  jasa-jasa dari 3 orang  pemuda  lainnya  yang kerangkanya  tak dapat diketemukan, lalu dibuatlah  2 tanda peringatan, yang satu  dipasang  dalam  gedung sate, dan yang lainnya  berwujud sebuah  “ Batu Alam “  yang besar dan ditandai  dengan tulisan nama-nama  ke 7 orang  pemuda yang gugur  tersebut  dan ditaruh dibelakang halaman  gedung sate.

      Dan Pada tanggal 3 Desember  1951  oleh   J. M. Menteri  P.U.T yaitu  Ir. Ukar Bratakusumah, ke  7 pemuda  tersebut  dinjyatakan dan dihormat sebagai “ Pemuda yang berjasah “ dan tanda penghargaan  itu telah pula  disampaikan  kepada para  keluarga  mereka yang ditinggalkan.

      Demikianlah  “ Peristiwa  3 Desember  1945 “ telah tercatat dalam Sejarah  Perjuangan  Kemerdekaan  Republik  Indonesia dan sejarah Perkembangan Pekerjaan  Umum  pada khususnya, dan  telah  dipersembahkan : “ SAPTA  TARUNA KESATRIANNYA ”  keharibaan  Ibu  Pertiwi.

        Peristiwa  3 Desember 1945  telah melahirkan  suatu  Korps  Pemuda / Pegawai  Pekerjaan Umum  yang  mempunyai  kesadaran sosial, Jiwa kesatuan  ( corp  geest ), Rasa kesetia kawanan ( silidaritas  )  serta kebanggaan  khususnya  dalam Bidang  Pekerjaan Umum.

      Peristiwa  3  Desember   1945   akan dikenan  dan diperingati  sebagai Hari  Kebaktian  Pekerjaan Umum,  dan dengan kebulatan  tekad  untuk meneruskan  perjuangan  dan pengabdian  “ SAPTA TARUNA  KESATRIANNYA  “,   Warga Pekerjaan Umum  berjuang dan bekerja  mengabdikan  diri  untuk mengisi  kemerdekaan  Republik Indonesia.

     2.2.3 Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi

            a.  Kedudukan

                  1.   Dinas Bina Marga adalah unsure pelaksanaan pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

              2.  Dinas Bina Marga dipimping oleh seorang kepala Dinas Bina Marga yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah.

            b.  Tugas Pokok

              Tugas pokok Dinas Bina Marga, yaitu ;

1.     Menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

2.      Menyelenggarakan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga.

              c. Fungsi

      Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3 pengaturan daerah ini, Dinas Bina Marga mempunyai fungsi, yaitu:

1.     Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelola, Pembina umum pemberi bimbingan serta perizinan dibidang Bina Marga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

2.     Pengawasan pengendalian teknis dibidang Bina Marga sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

3.     Pembina atau bimbingan terhadap Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota madya Daerah Tingkat II di bidang Bina Marga yang bersifat teknis fungsional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU)

4.     Pengelola Tata Usaha Dinas

5.     Pengelola pelaksanaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

    2.3       Sturuktur Organisasi dan Uraian Tugas

    2.3.1 Sturuktur Organisasi

                Susunan organisasi Dinas Bina Marga terdiri atas :

1.  Kepala Dinas.

2.  Sekertariat.

3.  Bidang Bina Teknik (Bintek).

4.  Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan.

5.  Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

6.  Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi.

7.  Sub Bagian.

8.  Seksi

Adapun sturuktur organisasi pada Dinas Bina Marga Prov. Sul-Sel adalah sebagai berikut :

2.3.2              Uraian Tugas Para Staf Dinas Bina Marga

1.     Kepala Dinas Bina Marga

          Kepala Dinas Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kebinamargaan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

2.     Sekretariat

          Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi urusan umum, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dalam lingkungan Dinas Bina Marga.

          Sekretariat terdiri dari :

a.     Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b.    Sub Bagian Program

c.     Sub Bagian Keuangan

3.     Bidang Bina Teknik (Bintek)

          Bidang Bina teknik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokokmelaksanakan perencanaan teknis, pengembangan dasar-dasar perencanaan, penyusunan prioritas penanganan jaringan jalan dan jembatan, penyusunan analisa dampak lingkungan dan dampak social budaya, rencana umum pengembangan jalan provinsi dan melaksanakan pengawasan, pemantauan dan manfaat jalan.

          Bidang Bina Teknik terdiri atas:

a.     Seksi Perencanaan.

b.     Seksi Pengambangan Jaringan dan Leger Jalan.

c.      Seksi Pengawasan Pemanfaatan Jalan.

4.     Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan

          Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengelolaan pembangunan prasarana jalan dan jembatan provinsi.

          Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan terdiri atas:

a.     Seksi Pembangunan.

b.     Seksi Tata Teknis.

c.      Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi.

5.     Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

           Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan pengelolaan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan propinsi, pengelolaan, pemeliharaan, pengendalian peralatan dan bahan serta penanggulangan bencana alam.

          Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas:

a.     Seksi Pemeliharaan.

b.     Seksi peralatan.

c.      Seksi Bahan dan Penanganan Tanggap Darurat.

6.     Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi

          Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengelolaan, penelitian, dan pengujian mutu konstruksi jalan/jembatan serta pengkajian dan pengembangan teknologi.

           Bidang Pengujian dan Pengembangan Teknologi, terdiri atas:

a.     Seksi Pengkajian dan Pengembanngan Teknologi.

b.     Seksi Uji Tanah dan Konstruksi Jalan.

c.      Seksi Uji Bahan Beton dan Baja.

2.4               Sarana dan Prasarana

            Sarana komputer merupakan salah satu faktor yang sangat penting menentukan kemajuan suatu usaha atau pekerjaan, oleh sebab itu dengan tersedianya sarana komputer yang cukup memadai sydah pasti akan memperlancar pekerjaan yang sedang dikerjakan.

          Sarana komputer yang ada pada kantor Dinas Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Khususnya pada bagian penulis ditempatkan selama mengikuti Praktek Kerja Industri (Prakerin) sebagai berikut:

1.                    Bagian Sub Kepegawaian

Terdiri dari lima unit komputer dan tiga printer, degan spesifikasi sebagai berikut:

          Komputer I, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1.     Pentium III 533 Mhz

2.     Memori 128 MB

3.     Hardisk 20 GB

4.     Monitor 14”

5.     Sistem operasi Windows XP

6.     Satu unit Printer Epson Fx-1170

                        Komputer II, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1.     Pentium II 64 Mhz

2.     Memori 64 MB

3.     Hardisk 4,5 GB

4.     Monitor 14”

5.     Sistem Operasi Windows XP

6.     Satu unit Printer Canon BJC-2100 SP

2.                       Bidang Umum

Terdiri dari lima unit komputer dan lima unit printer, dengan spesifikasi sebagai berikut:

           Komputer III, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1.     Intel (R)

2.     Memori 2048 MB

3.     Hardisk 965.2 GB

4.     Monitor 14”

5.     Sistem Operasi Windows 7

6.     Satu unit Printer HP Deskjet F 2235

                         Komputer IV, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1.      Intel Pentium

2.     Memori 1024 MB DDR2

3.     Hardisk 160 GB

4.     Monitor 14”

5.     Sistem Operasi Windows XP

6.     Satu unit HP Deskjet F 380

                  Sedangkan prasarana yang ada terdiri dari:

1.     Kantor

2.     Rumah Dinas

3.     Kendaraan Dinas

4.     Ruang Rapat

5.     Aula

6.     Klinik

7.     Masjid

8.     Pos Jaga

9.     Wifi

BAB III

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

     3.1                  Kegiatan yang dilakukan

                kegiatan yang dilakukan pada kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung selama tiga bulan, penulis ditempatkan pada bagian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

a.        Bagian Sub Kepegawaian yaitu mengetik atau menginput dan mencetak absen apel pagi serta membuat daftar Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

b.        Bagian Sub Umum yaitu mengetik persuratan dan administrasi.

    3.2            Masalah atau Kendala yang Dihadapi

                 Selama penulis mengikuti kegiatan Praktek Kerja Industri (Prakerin) di Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan penulis menemukan masalah/kendala sebagai berikut:

a.         Kurangnya pengetahuan komputerisasi yang dimiliki sebagian besar staf di dalam pengelolahan dan pengeksekusian data-data yang dibutuhkan.

b.        Tidak hanya teknisi yang tersedia ketika komputer mengalami kerusakan.

     3.3                 Pemecahan Masalah

                       Adapun pemecahan masalah yang dapat kami lakukan yaitu;

a.     Memanfaatkan secara optimal fasilitas yang tersedia sehingga proses kerja kantor dapat lebih efektif.

b.     Menggunakan antivirus untuk mengurangi resiko komputer terinfeksi virus.

c.      Menyediakan teknisi untuk Maintenance komputer.

d.     Mendesain sistem jaringan dan sistem database.

BAB IV

PENUTUP

     4.1              Kesimpulan

                        Dengan selesainya pelaksanaan Praktek Kerja Industri (Prakerin) pada kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan selama 3 bulan yang di mulai pada tanggal 09 Januari 2012 sampai dengan 09 April 2012 dan berdasarkan uraian-uraian beberapa isi laporan serta kegiatan-kegiatan yang tersusun sedemikian rupa, maka penulis membuat kesimpulan bahwa:

a.     Pengetahuan Komputer pada sebagian besar pegawai dan staff pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan belum optimal.

b.     Dengan adanya Praktek Kerja Industri (Prakerin) ini kami dapat mengetahui  apa tugas dan fungsi dari instansi yang kami tempati dan dapat menimba ilmu tentang tugas dan fungsi dari Dinas Bina Marga Prov. Sul-sel

c.      Praktek Kerja Industri (Prakerin) pada Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pengetahuan tentang situasi dunia kerja sesungguhnya dan rasa tanggung jawab pada suatu pekerjaan.

4.2              Saran

                   Untuk mencapai sasaran yang diinginkan penulis, maka penulis memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan antara lain:

    4.2.1    Instansi

                       a.  Bagi seluruh staf pegawai Pemerintah Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan menguasai sistem komputer untuk mengoptimalkan kinerja.

b.  Penambahan komputer sebagai alat pendukung untuk melancarkan tugas dari tiap-tiap bagian.     

    4.2.2    SMKN 1 Pinrang

a. Siswa yang melakukn Prakerin khususnya sudah ditentukan tempat prakerin dan pengadaan survei atau pendataan pendahuluan untuk mengetahui dan mempersiapkan diri untuk tempat Prakerin tersebut.

b. Untuk selanjutnya dari pihak pelaksanaan Prakerin SMKN 1 pinrang membekali siswa dengan pengetahuan yang diperlukan pada saat Prakerin, sehingga siswa lebih siap untuk terjun ke lapangan.

c. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dan kurikulum yang sesuai agar dapat melahirkan insane akademis yang siap menjawab tantangan dunia kerja secara nyata.

d. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak/instansi sehingga membuka peluang kerja bagi alumni SMK Negeri 1 Pinrang.

Daftar Pustaka

-          File KANTOR DINAS BINA MARGA PROVINSI SULAWESI SELATAN.

-          http://www.pu.go.id/

-          http://cwienn.wordpress.com/2009/05/30/sejarah-departemen-pekerjaan-umum-pu-di-indonesia/